[Walau Sudah Dilupakan Pemerintah] Mimpi Bikin Mobnas (2)
Ramai-ramai Bantah
Jokowi buru-buru membantah bahwa MoU itu merupakan kerja sama untuk membangun Mobnas di Indonesia. Ia mengatakan, nota kesepahaman tersebut merupakan perjanjian antardua perusahaan dan murni bisnis.
Jokowi mengatakan, ia hadir dalam acara itu karena memenuhi undangan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad dan PM Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak.
“Jadi kemarin karena diundang Doktor Mahatir dan Pak PM Najib, ya saya datang,” ujar Jokowi seperti dilansir di laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Bantahan juga datang dari Menteri Perindustrian, Shaleh Husein. Senada dengan Jokowi, ia juga mengatakan bahwa Mou antara PT ACL dan Proton murni bisnis.
Perjanjian itu merupakan kerja sama bisnis antar dua perusahaan dan tak melibatkan negara. “Mereka harus datang ke BKPM untuk mendaftarkan investasi lalu mempersiapkan sarana pndukung industrinya, kemudian ke Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan nomor indentifikasi kendaraan bermotor,” ujar Shaleh di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2015.
Ia membantah, MoU itu merupakan bagian dari membangun dan mengembangkan Mobnas seperti klaim Proton dalam backdrop dan rilisnya. Menurut Menperin, kalimat dalam backdrop itu dibuat oleh penyelenggara sehingga Pemerintah Indonesia tak tahu.
"Ya namanya, kan mereka di sana, kan bisa-bisanya mereka aja, jadi silahkan aja,” ujarnya menambahkan.
Sekretaris Kabinet, Andi Widjojanto mengatakan, sejauh ini tak ada pembicaraan mengenai Proton dan PT ACL dalam rapat kabinet. Menurut dia, rapat kabinet tiga bulan terakhir hanya membicarakan usulan Mobil ASEAN yang diusulkan Duta Besar Malaysia di Indonesia.
Senada dengan Menperin, Andi juga mengaku tak mengetahui isi MoU antara Proton dengan PT ACL. Sebab, meski Jokowi hadir, MoU itu murni kerja sama bisnis antardua perusahaan swasta sehingga tak perlu ada pemberitahuan kepada pemerintah.
Presiden Komisaris PT. ACL, Edi Yosfi, mengatakan perusahaan yang ia pimpin masih baru. Ia mengakui kantornya memang berada di kompleks Ruko di Tendean Square 26 Jalan Wolter Mongisidi 122-124, Jakarta Selatan.
“Untuk sementara. Jadi kita sebut di sana karena perusahaan baru, masa langsung besar. Nantinya, perusahaan kita akan bertempat di Menara Kuningan lantai 29,” ujar Edi kepada VIVA.co.id melalui sambungan telepon, Kamis, 12 Februari 2015.
Edi menolak menjelaskan isi MoU antara PT ACL dengan Proton. Alasannya, perusahaannya bisa kena penalty. Ia menambahkan, kerja sama tersebut memang murni bisnis dan pemerintah tak terlibat secara langsung.
Mereka sengaja memilih Proton karena perusahaan asal Negeri Jiran itu berjanji bersedia alih teknologi. “Yang jelas mobil ini akan dibuat dan dirakit dan menjadi produksi Indonesia melalui PT ACL,” ujarnya.
Ia memastikan, semuanya akan diproduksi di Indonesia, termasuk suku cadang.
Presiden Direktur PT Proton Edar Indonesia, Mohd Asribin Khayalan, mengaku tak mengetahui isi MoU antara PT ACL dengan perusahaannya.
"Kita dari Proton Indonesia tidak ada informasi tentang isi perjanjian tersebut, kita bener-bener nggak tahu," ujar Asribin saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis, 12 Februari 2015.
Namun, menurut dia, perjanjian itu murni kerja sama bisnis. Ia mengaku tak mengetahui tindak lanjut dari MoU tersebut. "Saya tidak tahu, yang saya baca di koran perjanjian yang dihadiri Jokowi itu hanya untuk melakukan studi kelayakan. MoU itu masih terlalu awal, mungkin setelah 6 bulan akan ada yang lebih detail," kata Asribin.
Masih Mimpi
Pengamat otomotif Bebin Juwina mengatakan MoU antara PT ACL dengan Proton itu memang bisa diartikan untuk membangun Mobnas. Indonesia bisa belajar dari Malaysia bagaimana cara membuat Mobnas.
Menurut dia, perjanjian itu bisa murni bisnis, bisa tidak. Sebab, industri otomotif padat modal.
“Artinya, akan melibatkan modal besar sekali untuk membuat sebuah mobil. Kemudian harus ada dukungan pemerintah juga,” ujarnya pada Selasa, 10 Februari 2015.
Pendapat senada disampaikan Menperin, Shaleh Husein. Ia mengatakan, membangun industri otomotif tidak murah dan tidak gampang. Sebab, harus berfikir 20 hingga 30 tahun ke depan.
Selain itu jenis industri ini sangat padat modal dan investasinya luar biasa. “Jangan sampai kita bikin satu atau dua mobil lalu orang beli 5 hingga 10 tahun ke depan orang cemoohin,” ujarnya.
Meski demikian keberadaan Mobnas dinilai penting untuk Indonesia. Bebin mengatakan, Indonesia sangat luas dan masyarakat membutuhkan moda transportasi untuk mobile.
Selain itu, industri ini akan merangsang tumbuhnya industri pendukung dan menambah lapangan kerja.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikondo) menyambut baik jika pemerintah akan membangun Mobnas. Ketua Gaikindo, Sudirman Maman Rusdi, meminta pemerintah melibatkan asosiasi yang ia pimpin jika akan membangun Mobnas.
“Kami harap, bila nanti pemerintah akan mengeluarkan ketentuan mengenai Mobnas, Gaikindo, sebagai asosiasi diajak bicara untuk diminta masukan,” ujar Sudirman pada Selasa, 10 Februari 2015.
Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor ini mengatakan, harus ada definisi dan kriteria yang jelas terkait Mobnas. Ia mengingatkan, agar pemeirntah memperlakukan semua perusahaan produsen mobil secara adil.
Menurut Sudirman, pemerintah harus belajar dari kegagalan mobil Timor. Sudirman enggan mengomentari perihal MoU antara PT ACL dengan Proton. Pasalnya, ia belum mengetahui secara pasti apa isi perjanjian tersebut.
Namun, pemerintah mengaku belum berniat memproduksi dan membangun Mobnas, termasuk mengembangkan Esemka. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan, pengembangan Mobnas tak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi. Mobnas juga belum masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
PT SMK tak patah arang. Meski tak diperhatikan pemerintah, mereka tetap memproduksi mobil yang pernah dibanggakan Jokowi ini. Humas PT SMK, Sabar Budi menyebutkan pihaknya akan tetap memproduksi serta mengembangkan mobil SUV Rajawali dan mobill niaga Bima.
Selain itu, mereka berencana merilis mobil Esemka dengan 6 varian. Ia berharap, enam varian mobil Esemka tersebut. "Sebanyak 6 varian baru mobil Esemka tersebut di antaranya tipe double cabin, pick up, light truck, minibus 16 seat dan tipe lainnya. Esemka tipe baru itu ditargetkan diproduksi tahun ini.
[Walau Sudah Dilupakan Pemerintah] Mimpi Bikin MobNas (1)
Sumber: Viva.co.id
Foto: VIVA.co.id/Herdi Muhardi
Ramai-ramai Bantah
Jokowi buru-buru membantah bahwa MoU itu merupakan kerja sama untuk membangun Mobnas di Indonesia. Ia mengatakan, nota kesepahaman tersebut merupakan perjanjian antardua perusahaan dan murni bisnis.
Jokowi mengatakan, ia hadir dalam acara itu karena memenuhi undangan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad dan PM Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak.
“Jadi kemarin karena diundang Doktor Mahatir dan Pak PM Najib, ya saya datang,” ujar Jokowi seperti dilansir di laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Bantahan juga datang dari Menteri Perindustrian, Shaleh Husein. Senada dengan Jokowi, ia juga mengatakan bahwa Mou antara PT ACL dan Proton murni bisnis.
Perjanjian itu merupakan kerja sama bisnis antar dua perusahaan dan tak melibatkan negara. “Mereka harus datang ke BKPM untuk mendaftarkan investasi lalu mempersiapkan sarana pndukung industrinya, kemudian ke Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan nomor indentifikasi kendaraan bermotor,” ujar Shaleh di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2015.
Ia membantah, MoU itu merupakan bagian dari membangun dan mengembangkan Mobnas seperti klaim Proton dalam backdrop dan rilisnya. Menurut Menperin, kalimat dalam backdrop itu dibuat oleh penyelenggara sehingga Pemerintah Indonesia tak tahu.
"Ya namanya, kan mereka di sana, kan bisa-bisanya mereka aja, jadi silahkan aja,” ujarnya menambahkan.
Sekretaris Kabinet, Andi Widjojanto mengatakan, sejauh ini tak ada pembicaraan mengenai Proton dan PT ACL dalam rapat kabinet. Menurut dia, rapat kabinet tiga bulan terakhir hanya membicarakan usulan Mobil ASEAN yang diusulkan Duta Besar Malaysia di Indonesia.
Senada dengan Menperin, Andi juga mengaku tak mengetahui isi MoU antara Proton dengan PT ACL. Sebab, meski Jokowi hadir, MoU itu murni kerja sama bisnis antardua perusahaan swasta sehingga tak perlu ada pemberitahuan kepada pemerintah.
Presiden Komisaris PT. ACL, Edi Yosfi, mengatakan perusahaan yang ia pimpin masih baru. Ia mengakui kantornya memang berada di kompleks Ruko di Tendean Square 26 Jalan Wolter Mongisidi 122-124, Jakarta Selatan.
“Untuk sementara. Jadi kita sebut di sana karena perusahaan baru, masa langsung besar. Nantinya, perusahaan kita akan bertempat di Menara Kuningan lantai 29,” ujar Edi kepada VIVA.co.id melalui sambungan telepon, Kamis, 12 Februari 2015.
Edi menolak menjelaskan isi MoU antara PT ACL dengan Proton. Alasannya, perusahaannya bisa kena penalty. Ia menambahkan, kerja sama tersebut memang murni bisnis dan pemerintah tak terlibat secara langsung.
Mereka sengaja memilih Proton karena perusahaan asal Negeri Jiran itu berjanji bersedia alih teknologi. “Yang jelas mobil ini akan dibuat dan dirakit dan menjadi produksi Indonesia melalui PT ACL,” ujarnya.
Ia memastikan, semuanya akan diproduksi di Indonesia, termasuk suku cadang.
Presiden Direktur PT Proton Edar Indonesia, Mohd Asribin Khayalan, mengaku tak mengetahui isi MoU antara PT ACL dengan perusahaannya.
"Kita dari Proton Indonesia tidak ada informasi tentang isi perjanjian tersebut, kita bener-bener nggak tahu," ujar Asribin saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis, 12 Februari 2015.
Namun, menurut dia, perjanjian itu murni kerja sama bisnis. Ia mengaku tak mengetahui tindak lanjut dari MoU tersebut. "Saya tidak tahu, yang saya baca di koran perjanjian yang dihadiri Jokowi itu hanya untuk melakukan studi kelayakan. MoU itu masih terlalu awal, mungkin setelah 6 bulan akan ada yang lebih detail," kata Asribin.
Masih Mimpi
Pengamat otomotif Bebin Juwina mengatakan MoU antara PT ACL dengan Proton itu memang bisa diartikan untuk membangun Mobnas. Indonesia bisa belajar dari Malaysia bagaimana cara membuat Mobnas.
Menurut dia, perjanjian itu bisa murni bisnis, bisa tidak. Sebab, industri otomotif padat modal.
“Artinya, akan melibatkan modal besar sekali untuk membuat sebuah mobil. Kemudian harus ada dukungan pemerintah juga,” ujarnya pada Selasa, 10 Februari 2015.
Pendapat senada disampaikan Menperin, Shaleh Husein. Ia mengatakan, membangun industri otomotif tidak murah dan tidak gampang. Sebab, harus berfikir 20 hingga 30 tahun ke depan.
Selain itu jenis industri ini sangat padat modal dan investasinya luar biasa. “Jangan sampai kita bikin satu atau dua mobil lalu orang beli 5 hingga 10 tahun ke depan orang cemoohin,” ujarnya.
Meski demikian keberadaan Mobnas dinilai penting untuk Indonesia. Bebin mengatakan, Indonesia sangat luas dan masyarakat membutuhkan moda transportasi untuk mobile.
Selain itu, industri ini akan merangsang tumbuhnya industri pendukung dan menambah lapangan kerja.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikondo) menyambut baik jika pemerintah akan membangun Mobnas. Ketua Gaikindo, Sudirman Maman Rusdi, meminta pemerintah melibatkan asosiasi yang ia pimpin jika akan membangun Mobnas.
“Kami harap, bila nanti pemerintah akan mengeluarkan ketentuan mengenai Mobnas, Gaikindo, sebagai asosiasi diajak bicara untuk diminta masukan,” ujar Sudirman pada Selasa, 10 Februari 2015.
Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor ini mengatakan, harus ada definisi dan kriteria yang jelas terkait Mobnas. Ia mengingatkan, agar pemeirntah memperlakukan semua perusahaan produsen mobil secara adil.
Menurut Sudirman, pemerintah harus belajar dari kegagalan mobil Timor. Sudirman enggan mengomentari perihal MoU antara PT ACL dengan Proton. Pasalnya, ia belum mengetahui secara pasti apa isi perjanjian tersebut.
Namun, pemerintah mengaku belum berniat memproduksi dan membangun Mobnas, termasuk mengembangkan Esemka. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan, pengembangan Mobnas tak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi. Mobnas juga belum masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
PT SMK tak patah arang. Meski tak diperhatikan pemerintah, mereka tetap memproduksi mobil yang pernah dibanggakan Jokowi ini. Humas PT SMK, Sabar Budi menyebutkan pihaknya akan tetap memproduksi serta mengembangkan mobil SUV Rajawali dan mobill niaga Bima.
Selain itu, mereka berencana merilis mobil Esemka dengan 6 varian. Ia berharap, enam varian mobil Esemka tersebut. "Sebanyak 6 varian baru mobil Esemka tersebut di antaranya tipe double cabin, pick up, light truck, minibus 16 seat dan tipe lainnya. Esemka tipe baru itu ditargetkan diproduksi tahun ini.
[Walau Sudah Dilupakan Pemerintah] Mimpi Bikin MobNas (1)
Sumber: Viva.co.id
Foto: VIVA.co.id/Herdi Muhardi
0 Response to "[Walau Sudah Dilupakan Pemerintah] Mimpi Bikin Mobnas (3)"
Posting Komentar