Duh.. Dana Desa Rp 20 Triliun Rawan Diselewengkan

Jumat 13 Desember 2015 kemarin, DPR baru saja mensahkan anggaran dana untuk desa yang ditingkatkan dari Kementerian Keuangan Rp9,1 triliun menjadi Rp20 triliun. Peningkatan tersebut untuk menggenjot pembangunan di sektor infrastruktur dan sumber daya manusia di desa.

Ini merupakan tugas berat bagi pemerintahan Jokowi. Jika tak ada pengawasan yang ketat, dana itu rawan diselewengkan. Dalam diskusi Prospektif Indoensia, Sabtu 14 Februari 2015 di Menteng, Jakarta Pusat, Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PAN Viva Yoga meminta agar pemerintah Jokowi benar-benar mengawasi penyalurkan anggaran yang besar untuk membangun desa-desa di seluruh Indonesia.

"Ini menjadi tugas berat pemerintah untuk mengalokasikan dana desa hingga sampai ke sasaran," ujar Viva Yoga.

Menurutnya, tak mudah menyalurkan anggaran sebesar itu ke desa-desa di Indonesia yang kualitas birokrasi dan sumber daya manusianya belum merata. Apalagi, kucuran dana itu tidak diimbangi dengan persiapan infrastruktur desa sendiri.

"Dalam UU Desa memang tertulis ada badan usaha milik desa, masalahnya tidak semua desa punya," tambahnya.

Tanpa adanya persiapan infrastruktur birokrasi dan sumber daya manusia yang berkualitas malah akan berujung malapetaka, yakni konflik dan korupsi.

”Saya harap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja giat untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan tersebut,” pungkasnya. [fastnews]

Tweet