Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin menyesalkan pernyataan kasar Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015.
Didin, sapaan akrabnya mengatakan, negara dijalankan sesuai konstitusi yang berlaku. Sehingga, penerapan rancangan peraturan gubernur (rapergub) sebagai payung hukum APBD 2015 langsung berkonsultasi kepada Kemendagri.
"Kemendagri opininya mengikat, karena dia yang diberi kewenangan sama negara untuk mengevaluasi dan jugdement (menilai, red) pemerintahan daerah," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (12/4).
Dengan demikian, sudah sepatutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menjalankan keputusan Kemendagri tersebut. "Kalau ditantang, aneh. Jadi siapa lagi yang dia dengar? Masa presiden?" kata anggota Komisi C ini.
"Presiden aja kewenangan pembahasan anggaran dibatasi sama undang-undang, apalagi gubernur," imbuh Didin mengingatkan.
Sebelumnya, Ahok geram dengan keputusan Kemendagri yang menyetujui pagu APBD 2015 sebesar Rp63 triliun atau di bawah rancangan yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Menurut eks bupati Belitung Timur ini, seharusnya Kemendagri mengizinkan DKI menggunakan pagu APBD 2014 senilai Rp72,9 triliun. Karena itu, dia tak menerima hasil evaluasi tersebut dan melontarkan umpatan.
"Ini pagu APBD kok, jelas-jelas banget pagu APBD. Jelas sekali. Dari mana (tafsir pagu belanja)? Kalau sampai ditafsirkan begitu, kok bodoh sekali Kemendagri ada uang Rp9 triliun dibiarkan nganggur," ketus Ahok di balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/4) kemarin. [tah/RMOLJakarta]
0 Response to "PKS Sesalkan Pernyataan Ahok yang Sebut Kemendagri Bodoh"
Posting Komentar