Menteri Amatiran, Kabinet Kerja Impoten

Evaluasi terhadap kinerja Kabinet Kerja terus disuarakan kalangan Parlemen. Enam bulan pemerintahan tak kunjung ada tanda-tanda kemajuan berarti. Mengevaluasi kerja mereka menjadi keniscayaan.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai menteri di Kabinet Kerja tidak memiliki jam terbang tinggi. Situasi demikian, menurut Hendrawan, semestinya diikuti dengan belajar yang cepat dan tajam.

"Hasil kerja menteri amatiran. Kalau tidak kompeten dan tidak konsisten maka hasilnya impoten. Pilihannya evaluasi kinerja secara komprehensif," ujar Hendrawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Dia mengungkapkan penilaiannya secara garis besar terhadap kinierja para menteri di Kabinet Kerja. Pertama terdapat menteri yang salah tempat, tidak sesuai dengan kompetensi dan ketertarikan dalam bidangnya. "Kedua ada menteri yang lebih sibuk bagaimana merealisasikan pesan sponsornya. Akibatnya tidak sesuai dengan program nawacita. Ketiga ada menteri yang lebih sibuk ikuti acara protokoler. Akibatnya kabinet ini disebut we go no where. Jalan di tempat saja," sebut Hendrawan.

Menurut dia, selama enam bulan ini cukup waktu untuk melakukan penilaian terhadap kinerja cabinet. Meski kata dia, Wapres Jusuf Kalla menilai enam bulan belum cukup dilakukan penilaian apalagi APBN Perubahan baru keluar Mei 2015 ini. "Pandangan ini cenderung dipegang JK yang kebetulan dikasih wewenang di bidang ekonomi," tambah Hendrawan.

Sementara pemerhati ekonomi politik Dradjad Wibowo mengatakan para pembantu presiden sebagian dinilai negatif oleh para pelaku usaha. Bahkan, kata bekas politisi PAN ini, terang-terangan disampaikan oleh pelaku usaha pendukung Jokowi-JK. "Mereka beranggapan, kok ngomongnya besar tapi realisasi nol," kata Dradjad.

Dia menegaskan para pembantu Presiden bermasalah dalam urusan kompetensi. Akibatnya pasar tidak percaya dan tidak yakin dengan rencana ekonomi di Tanah Air. "Pasar sudah memvonis tim ekonomi tidak kompeten. Pemerintah Indonesia inkompeten di bidang ekonomi, dan pasar di luar tidak yakin dengan rencana ekonomi," tambah Dradjad.

Desakan perombakan formasi kabinet kian kencang disuarakan. Selain tentu ada misi politik atas desakan ini, secara faktual performa sejumlah menteri di Kabinet Kerja tidak menjanjikan. Perombakan kabinet semestinya menjadi agenda prioritas Presiden untuk mewujudkan berbagai program kerja yang selama Pemilu 2014 lalu dijanjikan kepada para pemilihnya. [mdr/inilah]

Tweet